Jawara se-Banten, Maryono: Transparansi Harus Terus Membudaya dalam Pelayanan

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Banten. Dalam ajang Penganugerahan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik Tahun 2026, Pemkot Tangerang berhasil meraih Peringkat 1 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif se-Provinsi Banten dengan perolehan nilai nyaris sempurna, yakni 99,87.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Direktur Utama Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Kamis (05/11/2026).

Maryono menyampaikan, capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkot Tangerang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

“Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama. Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujar Maryono.

Tak hanya di tingkat pemerintah daerah, prestasi membanggakan juga diraih Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang yang berhasil menyabet Peringkat 1 Kategori BUMD Informatif se-Provinsi Banten. Capaian ini semakin memperkuat komitmen keterbukaan informasi di seluruh lini pelayanan publik Kota Tangerang.

Menurut Maryono, keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus berinovasi, terutama melalui penguatan layanan informasi berbasis digital.

“Penghargaan ini merupakan amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Kami ingin memastikan masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, memperoleh pelayanan yang responsif, serta memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (ALK)